Minggu, Agustus 24, 2014

Percakapan yang Melampaui Musik

Terbuat dari apa alam pikiran seorang Gede Robi Supriyanto, “humas” kelompok musik Navicula—kelompok musik asal Bali yang dibaptis sebagai green grunge gentlemen lantaran lirik-lirik mereka sarat tema lingkungan hidup?

Dua kali saya bertemu Gede Robi Supriyanto. Yang pertama hanya bersalaman dan saling lempar senyum—sebagaimana biasanya orang Indonesia saat pertemuan awal—akhir tahun 2013. Namun jumpa kedua dengan Robi, nama panggilannya, di awal Juni 2014, sangat berbeda. Kami bertukar cerita dalam dua kali kesempatan. 
Lelaki berusia 35 tahun ini akrab dengan suasana Makassar. Sejak kecil ia mengaku kadang pergi pulang Palu-Makassar, ketika ayahnya bertugas di ibukota Sulawesi Tengah itu. “Kalau tinggal barang satu dua minggu logat saya bisa kembali lagi,” katanya tertawa.
Robi menggerai rambut lurusnya yang panjang. Malam itu ia tampil solo sebelum band Dialog Dini Hari menutup malam acara midnight sale di Chambers, Makassar. Obrolan kami seputar kegiatannya yang 'jauh' dari musik.

Apa kegiatanmu dekat ini?
Saya akan ke ke Kamboja untuk sebuah konferensi tahunan yang diadakan GIN (Global Initiatives Network, sebuah lembaga yang bertitik perhatian pada anak muda). Saya ke sana sebagai representatif dari lembaga itu.

Itu lembaga apa?
Skalanya internasional. Idenya dari teman saya di international school di Bali. Dia pengen sesuatu yang … saya sama dia ‘kan bikin projek. Waktu itu saya mau ajukan kurikulum pertanian organik, walaupun hanya sebagai ekstra kurikuler, termasuk sekolah lokal. Tapi sekolah lokal (milik pemerintah di Bali, Pen.) responsnya masih memandang sebelah mata. Justru sekolah internasional sangat membuka tangan. Dan sekolah-sekolah seperti green school itu jadi kurikulum utama.

Beda tanggapannya kenapa ya?
Saya pikir sebenarnya agrikultur itu penting. Itu berhubungan dengan kedaulatan pangan, apalagi di Indonesia. Agrikultur dan maritim, seharusnya dua hal penting ini menjadi hal agenda utama dalam setiap pengembangan pembangunan. Kalau ini jadi agenda utama, berarti ini harus menarik minat sejak usia dini. Dari dulu nenek moyang kita kan petani dan pelaut. Apalagi kekayaan alam ini. Hubungan antar pulau. Teknologi-teknologi nenek moyang kita udah jago di irigasi, jago bikin kapal-kapal yang terkenal di seluruh dunia. Kepulauan lagi. Negara tropis lagi yang memang sangat agrikultur.

Heran juga kenapa MP3I, manajemen pertumbuhan ekonomi Indonesia, agenda pertanian di Bali tidak masuk menjadi agenda utama. Di satu sisi, kita mengeluarkan jargon-jargon “Lestarikan Budaya”. Kalau di Bali, kampung saya, “Lestarikan Budaya Bali”. Saya pikir agak bullshit kalau kita tidak menempatkan agrikultur sebagai agenda utama. Karena ya kalau mau pelestarian budaya, dimulai dari fondasi. Apa itu budaya? Ya agrikultur!

Bagaimana dengan skala Indonesia? Kedaulatan pangan dan teknologi maritim?
Indonesia sebenarnya sudah punya teknologi ini. Bibit varietas tanaman sudah lengkap. Tapi tahun 1970-an, waktu Green Revolution (Revolusi Hijau) ada jargon swasembada pangan. Tapi ini seperti perjanjian antara pemerintah kita dengan perusahaan seperti Monshanto yang memasukkan bibit yang mereka desain agar menciptakan ketergantungan dan harus dibeli terus, karena bibit-bibitnya tidak bisa diperbanyak. Generasi pertama tak sebagus kualitasnya dengan generasi kedua. Dan bibit seperti ini compatible dengan hanya pupuk tertentu. Tujuannya menjadikan petani yang harusnya jadi produsen harus menciptakan malah jadi konsumen. Dengan kebijakan seperti ini berarti petani dijadikan konsumen dong! Dan ini saya kira tidak sehat. Petani harusnya menciptakan dan menghasilkan. Kalau ini kuat, negara kuat. Bahkan Gandhi sendiri pernah bilang, jangan kamu bicara soal politik pada orang yang perutnya kosong. Betapa pentingnya kedaulatan pangan terhadap stabilitas dan ketahanan suatu negara. Apalagi teknologinya sebenarnya kita sudah punya.

Sudah tradisi malah…
Betul! Sayangnya kalau ini dibuat petani menjadi konsumen, dia itu posisinya menjadi lemah karena sangat tergantung. Apalagi tanahnya kalau sudah junkie gitu kan.. pupuk kimia ini kan akan menjadikan lahan kritis. Kayak junkie-lah, kalau tidak make obat (maka) tidak berfungsi. Ketergantungan begini, berapa pun harga dikasih mereka beli.
Dan sampai pada satu titik, harga yang mahal tidak lagi jadi rasionya profit. Sementara di sisi lain, pemerintah kita juga justru mengimpor. Kan jadinya kacau. Waktu mereka produksinya mahal, waktu mereka jual pasarnya tidak terjaga. Lebih banyak untungnya tengkulak. Orang kedua dan tangan ketiga dari petani yang menghasilkan.
Nah apa yang terjadi kalau petani menjadi posisinya terpojok? Orang tidak mau jadi petani karena posisi yang miskin. Apa jadinya kalau semua orang jadi penjual? Kalau tidak ada yang menjadi petani, berarti tidak ada yang menghasilkan.
Soal maritim, Indonesia ‘kan penghasil ikan dari perairan ini. Tapi saya dengar dan baca buku “Indonesia Dijarah Jepang”, di situ dibilang bahwa 80 persen hasil ikan Indonesia ternyata lari ke luar negeri dengan alasan pertumbuhan ekonomi. China, Jepang, dan Prancis yang mengimpor ikan kita. Berarti cuma 20 persen dong ikan kita dikonsumsi orang kita sendiri. Nah coba bayangkan 100 persen berarti dari pesisir sampai pelosok hutan kita bisa makan ikan segar. Nah ini berarti juga Indonesia tidak mungkin kekurangan protein dong.
Bisa dibayangkan kalau Indonesia berdaulat secara pangan di laut ditambah kedaulatan pertanian di darat. Semuanya dihasilkan dari dalam negeri.
Kuba misalnya terpaksa menghasilkan sendiri gara-gara diembargo Amerika. Jadi tahun 1970 mereka diembargo terpaksa menghasilkan sendiri. Pemerintahnya terpaksa meng-hire beberapa pakar agrikultur Australia dan New Zealand untuk menjadi konsultan pemerintahan mereka.
Nah sekarang rata-rata penghasilan mereka tidak banyak kalau kurs internasional, mereka adalah salah satu negara yang makmur dari segi pangan. Karena 80 persen kebutuhan makanan kota dihasilkan dari kota. Jadi bisa dibayangkan, ukuran kualitas dan harga itu ditentukan dari ini piringnya kita. Jarak antara lahan sampai di piring. Dari sumber ke piring. Semakin jauh, semakin kualitasnya turun. Karena melewati penyimpanan, dan harganya semakin mahal. Rasionya kayak gitu. Sehingga di Indonesia hanya orang kaya aja yang layak makan 4 sehat 5 sempurna.
Kalau di Kuba, karena murah dan terjangkau, mereka makan. Kita kan cari uang untuk makan. Walau pun kita dapat banyak tapi harganya mahal berarti sebagian besar penghasilan kita lari ke makanan yang layak. Berarti sebenarnya kalau penghasilan kita pas-pasan kita tidak menjangkau itu. Kita kan tidak makmur. Kebutuhan yang mendasar adalah sandang, papan, dan pangan. Dari yang paling primer dari ketiga ini adalah pangan. Tapi ini salah satu contoh saja di Kuba.
Jadi bisa dibayangkan kalau kita bisa hasilkan di setiap daerah dengan jarak yang semakin dekat, itu kemakmuran semakin tinggi.

Kira-kira, Indonesia impianmu begitu?
Kalau saya pembangunan di Indonesia selalu berjalan paralel dengan kerusakan lingkungan. Tapi sebenarnya itu bisa diminimalisir kalau pembangunan itu secara … sebenarnya agrikultur vermakultur itu sebenarnya ada ideologi-ideologi. We care to the people, peduli pada manusia (keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia); we care to the future—peduli pada masa depan (kebijakan yang sustainable/berkelanjutan); dan we care to the nature—peduli pada alam (yang mengandalkan penghasilan dari alam berarti alamnya harus dijaga).
Ada beberapa hal seperti mengoptimalkan sumber daya lokal itu untuk mengurangi jarak. Pembangunan Indonesia yang mengutamakan itu akan menjadi Indonesia menjadi negara yang penting apalagi dia membangun berdasarkan dari apa yang sudah dia jago. Sehingga pembangunannya lebih maju. Kalau kita membangun dari apa yang kita tidak jago, mulai dari nol, kan jadi ketinggalan terus kita kan. Kita negara tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena kita meniru sesuatu yang bukan jagonya kita. Coba kalau kita sebaliknya, sudah pasti kita jadi negara terdepan. Banyak yang belajar dari kita.

Itu semua sebenarnya berawal dari mana? Bacaankah yang tiba-tiba mengharuskanmu belok ke isu-isu itu?
Yang pertama, saya besar di keluarga petani. Dari situ saya lihat langsung posisi petani. Harga panen jeblok. Ini kenapa? Ada yang salah berarti! Terus orang tidak mau jadi petani. Ya karena petani identik dengan kemiskinan.
Yang kedua, kebetulan juga karena pekerjaan saya di luar musik konsultan di beberapa LSM, bergelut dengan isu-isu lingkungan, sosial, dll. Sehingga informasi ini saya dapat dari mereka yang sudah melakukan penelitian. Makanya saya membuat band juga untuk mendistribusikan data itu dengan bahasa anak muda. Data keras menjadi lunak. Makanya konsep Navicula itu begitu.
Dari analisa juga, diskusi dengan teman-teman, namanya juga jaringan LSM kita selalu menyempatkan diri untuk update-update karena ketertarikan pribadi. Ya ada memang orang-orang yang tidak peduli.

Saya pikir, kepedulian ini juga penting karena saya percaya salah satu yang ditakutkan stabilitas suatu negara adalah munculnya orang-orang ignorant. Karena banyak negara maju karena masyarakatnya peduli. Maju bersama-sama. Kalau sudah skeptik dan tidak peduli berarti itu sudah ancaman bagi negara bersangkutan.[]

Sabtu, Agustus 23, 2014

Selera dan Aksara

Pada akhir tahun 2013 berlangsung ajang Rock in Celebes di Celebes Convention Center (CCC), Makassar. Acara ini dimeriahkan sejumlah kelompok musik dari beberapa kota dan kawasan di Indonesia yang bergiat selama ini (Bali, Bandung, Jakarta, Kendari, Makassar, Palu, sampai Yogyakarta).

Di situ tidak semata musik menghingar-bingar sejak sore sampai jauh malam. Dalam acara tersebut tampil pula berpameran sejumlah label rumah produksi pakaian sampai rumah penerbitan buku.

Yang berlangsung akhir tahun lalu di CCC tadi merupakan salah satu ajang representasi paling lengkap berkaitan perkembangan industri kreatif Makassar, dunia yang selama ini dihidupkan oleh anak muda, sekurangnya 10 tahunan terakhir, fenomena yang tumbuh seiring tumbangnya Orde Baru pada 1998.

Tidak kurang ada tiga barang dan jasa yang dihasilkan dalam pameran tersebut, yakni musik, fesyen, dan buku. Ketiganya merupakan kebutuhan yang mereka produksi sendiri.

Dalam pandangan Nicola Ansell, peneliti anak muda dari Brunel University, terlepas orang dewasa terlibat atau tidak, anak muda tetap akan mengambil keputusan dan bertindak. Mereka merespons perkembangan lingkungan dan sekitaran mereka—keluarga dan masyarakat tempat mereka hidup dan bertumbuh.

Mereka akan membuat segala sesuatu berdasarkan kebutuhan sendiri, dengan mendasari laku dan tindakan mereka dalam memproduksi dan mengonsumsi sebagaimana gaya hidup, benda-benda yang dihasilkan dalam siklus hidup, dan pengalaman hidup yang mereka pernah lakoni.

Betapa pentingnya anak muda bagi dunia internasional dapat kita lihat pada upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa menghormati kalangan ini dengan memperingati Hari Anak Muda Internasional setiap 12 Agustus. Di Indonesia sendiri, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dianggap sebagai salah satu tonggak pergerakan kemerdekaan negeri ini.

Upaya dan usaha yang anak muda lakukan sebagaimana yang tampak dalam ajang akhir tahun 2013 tadi menunjukkan mereka sedang membentuk gaya hidup dan mereproduksi pengetahuan. Mereka Inilah dua di antara sejumlah elemen terpenting bagi mereka sebagai lapisan paling dinamis umat manusia.

Tampaknya bagi anak muda di kota ini ketika Orba runtuh pada 1998, mereka melihat celah bahwa apa yang mereka geluti selama ini bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Mereka memutuskan tidak terikat pada instansi-instansi yang bisa mengikat mereka dalam kerja rutin.

Apa yang mereka lakukan tidak lain sebentuk perlawanan dari kemapanan. Reproduksi pengetahuan, sebagaimana yang banyak dibincangkan pula dalam berbagai diskusi di beberapa tempat di Indonesia, disebut tidak lagi bertumpu pada dunia pendidikan (terutama perguruan tinggi dan sejenisnya) utamanya setelah Reformasi 1998. Justru, pengembangan itu terjadi di komunitas-komunitas yang didirikan oleh anak muda yang berdiri di luar pagar perguruan-perguruan tinggi.

Mereka adalah kaum produsen sekaligus konsumen. Hal yang paling penting dari itu adalah kalangan ini merupakan produsen dan konsumen yang memiliki potensi waktu. Mereka membuat sekaligus mencicipi hasil produksi.

Mereka merancang, mencetak, dan memakai pakaian sesuai selera sendiri. Mereka menulis, menerjemahkan, dan menerbitkan sendiri buku yang selama ini mereka idamkan. Mereka membentuk selera dan merangkai aksara.

Sayangnya dari itu semua, pemerintah, sebagaimana juga lazimnya “orang dewasa/orangtua”, kerap tidak percaya pada aktivitas pada generasi yang lebih muda dari mereka. Padahal mereka adalah kaum yang pantas mendapat tempat layak dan ruang yang lebih lapang.

Apa jadinya bila pemerintah tidak memberi peluang sebesar mungkin pada anak muda? Sebagai gambaran, World Bank memperkirakan: sekisar lima tahun mendatang, Indonesia membutuhkan lapangan kerja untuk 15 juta orang. Sedang 2013 Data BPS 2013, penggangguran Indonesia yang berusia 19-29 tahun mencapai 4,9 juta orang dari total 7,4 juta penganggur.

Sudah jelas bahwa angka di atas menjadi gambaran awal kita bahwa situasi dan persoalan makro itu dapat dipecahkan lebih mikro oleh anak muda, melalui perekrutan dan pelibatan dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah-rumah produksi seperti yang kian banyak tumbuh di negeri ini, termasuk Makassar dan kawasan sekitarnya.

Situasi ini, bisa jadi, serupa tapi tak sama dengan kisruh zaman yang pernah disaksikan oleh Herbert C Hoover pada masa-masa awal tahun 1900-an, sampai presiden yang pernah memimpin Amerika Serikat pada 1929-1933 mengatakan, “Yang tua umumkan perang, tapi anak mudalah yang berperang dan mati.”

Dengan begitu pula, kebijakan “menciptakan lapangan kerja” demi “mengurangi angka pengangguran”, yang selama ini menjadi salah satu rencana yang membuat puyeng pemerintah dapat teratasi, atau setidaknya, dikurangi.

Tinggal kini, dinamisnya dunia anak muda (Makassar) perlu mendapat dukungan piranti lunak, terutama regulasi-yang-ramah-anak-muda. Bukan sebaliknya, sebagaimana selama ini terjadi di Makassar, seperti berlakunya potongan pajak hiburan 35 persen yang begitu kencang dikeluhkan oleh mereka.

Selain itu, kaum muda perlu ditemani piranti keras seperti perpustakaan dan sekolah. Penyediaan sekolah yang baik, sekolah yang tidak memproduksi kekerasan, berpeluang besar menciptakan generasi yang tidak latah dan berkreasi atas dasar olahan rasa dan pikiran sendiri—bukan atas dikte dari kalangan tua.[]

Catatan: Terbit di kolom Literasi Koran Tempo Makassar, edisi 21 Agustus 2014.

Jumat, Agustus 08, 2014

Mereka Dinding, Kita Pintu

Sumber foto: http://pixabay.com/p-301661/?no_redirect

PEMILU dan Idul Fitri, jelas, dua peristiwa yang berbeda. Namun pada tahun 2014 keduanya menjadi hal identik. Bukan hanya lantaran terjadi berselang beberapa hari saja. Lebih dari itu, keduanya memiliki inti yang sama, yakni menerbitkan harapan.

Keduanya adalah peristiwa budaya yang menjadi waktu dan ruang ketika daya dan dana yang kita dicadangkan kemudian dilepaskan demi merayakan impian-impian.

Yang kita tahu, sepekan menjelang Lebaran, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2014-2019.

Duet ini diusung bergotong royong. Banyak kalangan yang rela bekerja pro-bono (tanpa bayar) demi membantu pemenangan Jokowi-JK. Kalangan muda, kaum-kaum kreatif, yang selama ini getol mengklaim diri sebagai golput (golongan putih) dan eneg pada kancah politik, justru berduyun-duyun unjuk dukungan untuk pasangan ini.

Media massa pun begitu. Bahkan sebuah editorial sebuah media nasional (berbahasa Inggris) dengan terang-terangan menyatakan dukungan pada duet ini. Intinya, Jokowi-JK dianggap bertipikal sama: pekerja plus pengambil keputusan yang taktis dan anti-protokoler.

Berita seputar Pilpres pun kemudian mendapat porsi liputan media yang demikian besar. Sampai-sampai kabar kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran terkesan dilupakan. Agaknya kabar tentang itu terpapar oleh eforia warga atas pengumuman KPU tersebut, sambil larut berbelanja mempersiapkan hari raya.

Pasangan ini disebut-sebut membawa harapan, inilah momentum mengembalikan kedaulatan dan pemerintahan yang lebih berpihak ke rakyat. Jarak kekuasaan (power distance) pengambil keputusan dan warga terlalu jauh.

Konsep ‘jarak kekuasaan’ (Power Distance Index, PDI) yang diperkenalkan sosiolog Belanda, Gerard Hendrik Hofstede, mengindikasikan bahwa dalam konteks kebudayaan Indonesia, indeks tersebut mencapai 78 (rerata negara Asia hanya menyentuh 71). Besarnya angka ini didasari antara lain faktor ketergantungan terhadap hierarki dan ketidakmerataan hak antara atasan dan bawahan.

“Negara dengan PDI rendah, kekuasaan adalah sesuatu yang memalukan bagi para pemegangnya dan mereka berusaha menyembunyikannya… Di Austria (dengan PDI rendah), Perdana Menteri Bruni Kreisky dikenal kadang-kadang mengemudikan mobilnya sendiri saat ke kantor,” tulis Hofstede dalam karyanya, Culture’s Consequences (1983).

SATU peristiwa lagi terjadi menyusul. Dua hari jelang Lebaran, KPK menangkap 18 orang di Bandara Soekarno-Hatta karena terlibat dugaan kasus pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia—termasuk oknum polisi dan TNI AD.

Kabar itu merebak. Harapan pun membengkak. Rupanya, kekuatan-kekuatan gelap semacam itu bisa tumbang juga.

Harapan merupakan sesuatu yang nyaris absen selama berpuluh tahun di negeri ini. Semua karena sistem pemerintahan negeri ini yang disesaki transaksi politik dan birokrasi akut nan berbelit. Fungsi pelayanan aparat mandek. Warga jadi terlantar di negeri sendiri.

Negara, lewat aparatnya, menjelma sebagai momok mengerikan. Sudah rahasia umum bahwa petugas-petugas di bandar udara akan memalak para TKI begitu kembali. Padahal, yang dipalak itu adalah kaum yang mempertaruhkan nasib dan nyawa di negeri orang.

Mereka adalah warga yang tahu benar bahwa negeri ini bukan tempat yang layak menanam benih harapan. Peluang hanya tersedia di negeri orang. Negeri ini hanya kepalang menjadi tempat lahir.

Toh, kalau pun tetap di kampung bertani, hasil panen tetap tak bisa menghidupi. Tengkulak menunggu panenan atau para pengusaha merangsek ke desa menawar murah barang mereka. Mereka pun segera melepas hasil panen karena pasokan berlimpah di luar sana lantaran pemerintah terus membuka keran impor komoditas yang sama.

Sudah banyak dan jamak kabar tentang TKI yang mendapat perlakuan kasar oleh tuan mereka. Derita itu mengganda tatkala mereka pulang ditunggu oleh orang-orang tengik yang memalak di bandara kedatangan. Mereka pun ke kampung membawa kenihilan.

Sementara kita yang hidup di dalam negeri, yang melata di jalan raya, memakai helm dan membebat diri sabuk pengaman hanya karena lebih takut pada polisi ketimbang sadar ancaman saat berkendara. Begitu pula di kelurahan atau kantor desa. Para pegawainya seperti sengaja mengulur dan membuang waktu produktif warga agar urusan itu jatuh di tangan mereka.

DAN sampailah kita di masa-masa setelah Idul Fitri. Kota meramai setelah beberapa hari ditinggal sepi. Kita pun bekerja kembali.

Terpilihnya presiden dan wakil presiden yang diusung bergotong-royong jelas mencerminkan harapan warga bahwa negeri ini masih layak dihidupi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Indonesia sebagai kampung besar dan ladang peluang tempat kita menambat mimpi-mimpi.

Seorang teman lantas membayangkan bahwa kelak para penjahat sekelas koruptor dan pemeras ditangkap dan dijebloskan di penjara yang dibuat khusus di sebuah pulau. “Dulu sebelum Pilpres 2014, kita rasanya tak pernah berkhayal seperti ini,” ujarnya dengan mimik serius.

Agaknya dia benar. Harapan semata wahana kita menjelajahi kemungkinan-kemungkinan tentang perkembangan sekitar.

Tapi, kata saya, bagaimana kalau negara sudah bikin pulau penjara khusus koruptor dan pemeras lantas giliran pulaunya lagi yang habis dijamah penghuninya?

Kami tertawa terbahak. Setidaknya, imbuh teman saya, kita telah menentukan pilihan. Tugas kita tinggal berharap.

Ya, lagi-lagi, dia benar. Kami sama-sama percaya, sebagaimana Ralph Waldo Emerson yakini, “setiap dinding memiliki pintu”.[]

*dimuat di rubrik Literasi Koran Tempo Makassar, edisi 7 Agustus 2014.

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP